Baru kemarin malam saya membaca kabar mengenai dirilisnya Indonesia Game Rating System (IGRS). Pertama kali saya mendengar selentingannya ketika meriset soal Hari Game Indonesia (HARGAI) beberapa minggu yang lalu. TechInAsia di bulan Juni mengabarkan bahwa penyusunan IGRS sudah rampung dan siap dilaksanakan sebelum Idul Fitri (awal Juli) 2016. Lebaran berlalu, dan tak ada kabar apa-apa soal ini. Tadinya saya berharap pemerintah akan menggunakan momentum HARGAI di tanggal 8 Agustus 2016 untuk mengumumkan mengenai IGRS ini, tapi tanggal itupun berlalu dan yang saya dapat hanyalah promo produk-produk diskonan.

Sejauh ini, keterangan yang komprehensif dan sudah diolah dengan baik agar gampang dipahami khalayak ramai justru muncul dari situs-situs swasta (StoPlayinGame, JagatPlay). Sebaliknya, fanpage Facebook dan akun Twitter resmi milik IGRS masih kering informasi dan memberikan tautan pada situs resmi IGRS yang juga masih dalam pengembangan, padahal fanpage Facebook dan akun Twitter tersebut sudah aktif setidaknya sejak akhir April 2016. Satu-satunya informasi yang relevan dari kanal resmi IGRS adalah tautan ke berkas PDF mengenai Peraturan Menkominfo nomor 11 tahun 2016 mengenai Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik yang sudah diundangkan di Jakarta sejak tanggal 20 Juli 2016.

Untung saya sudah khatam dengan inefisiensi birokrasi Indonesia, jadi saya cuma bisa nyengir maklum saja melihat komunikasi yang berceceran macam ini.

Tapi saya tidak ingin berpanjang lebar membahas mengenai isi IGRS sendiri; Untuk mengetahui isinya, sila baca situs-situs swasta yang saya tautkan di atas atau unduh berkas PDF-nya jika ingin tahu siaran resminya dari corong pemerintah. Pokoknya pada prinsipnya saya setuju ada klasifikasi rating game yang mudah dipahami awam di Indonesia. Saya lebih tertarik melihat bagaimana teknis penerapan IGRS ini di lapangan nantinya dan apa implikasinya bagi dunia gaming di Indonesia. Mungkin masih agak prematur untuk membahasnya karena IGRS baru dikenal selama sehari dan segala aparatusnya masih belum siap, tapi saya saya lebih suka bersikap antisipatif ketimbang reaktif dalam menghadapi ini.

Yang Terjadi di Negara Lain

Yang membedakan IGRS dengan organisasi rating yang sudah dikenal luas oleh para gamer adalah peran pemerintah di dalamnya. Tiga organisasi rating yang mungkin paling dikenal adalah Entertainment Software and Rating Board (ESRB, Amerika Serikat), Pan European Game Information (PEGI, Uni Eropa), dan Computer Entertainment Rating Organization (CERO, Jepang). Ketiganya adalah badan swasta yang dibentuk oleh asosiasi penerbit nasional atau regional sebagai organisasi regulator mandiri. Tugas umumnya adalah untuk mengatur bagaimana sebuah game diklasifikasikan berdasarkan kontennya, juga untuk mengatur iklan dan pemasaran mengenai game tersebut berdasarkan klasifikasinya.

Sementara itu, IGRS tampaknya lebih suka mengambil jalan yang ditempuh oleh organisasi rating di negara-negara lainnya: Badan bentukan pemerintah. Negara-negara yang membentuk badan rating ini antara lain adalah Argentina, Australia, Brazil, Iran, Selandia Baru, Rusia, Singapura, dan Korea Selatan. Umumnya badan pemerintah ini tidak hanya mengurusi masalah rating game saja, melainkan juga sekaligus rating film, televisi, bahkan buku.

Apakah memberikan mandat untuk me-rating video game pada badan pemerintah adalah langkah yang  tepat? Sulit juga untuk menjawabnya. ESRB sendiri dibentuk tahun 1994 karena sejak dua tahun sebelumnya Senat AS sudah mengadakan rapat dengar pendapat mengenai kontroversi konten kekerasan dan seksual di dalam video game; Pengembang, penerbit, dan pembuat konsol dianggap abai dengan dampak negatifnya bagi anak-anak dan masyarakat luas. Dihadapkan dengan ancaman bahwa pemerintah AS akan membentuk komisi untuk mengatur hal ini, para pengembang dan penerbit lalu membentuk asosiasi yang kemudian melahirkan ESRB dan rating-nya. (Untuk lebih lengkapnya sila baca: Inappropriate Content: A Brief History of Videogame Ratings and the ESRB).

Tapi kesuksesan ESRB bukanlah karena ia adalah badan swadaya semata. Banyak pengembang dan penerbit besar – juga pembuat konsol – yang kompak mendukung ESRB meskipun di pasar mungkin mereka bersaing sengit satu sama lain. Beking yang kuat ini juga memudahkan ESRB untuk masuk dan mengedukasi para retailer sehingga akhirnya sekarang hampir semua toko yang menjual video game di kawasan Amerika Utara tergabung dalam ESRB Retail Council yang menegakkan aturan penjualan game, terutama yang berlabel Mature (M) atau Adults Only (AO) bagi anak-anak di bawah 17 tahun.

Masalahnya dengan Pemerintah…

Tentu tidak realistis untuk mengharapkan sebuah badan swadaya serupa di Indonesia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Tujuan rating game tidak tercapai jika hanya mengandalkan regulasi mandiri dari Asosiasi Game Indonesia (AGI) karena bisa dibilang 99 persen game yang beredar di Indonesia adalah game impor. Mungkin Sony Indonesia dan Microsoft Indonesia bisa dilobi untuk membantu rating game-game yang ada di lini Playstation dan Xbox-nya, tapi bagaimana dengan Nintendo? Bagaimana dengan toko-toko di Glodok yang mengimpor game-game-nya via pasar gelap? Bagaimana dengan puluhan ribu game – terutama game indie – di komputer yang dijual bebas secara digital di Steam atau GOG? Dengan pasar pemain game orisinal di Indonesia yang relatif tidak begitu besar, apa insentif mereka untuk repot-repot mendaftarkan game-game mereka untuk mendapat rating di Indonesia?

Alih-alih mengandalkan itikad baik dan kesukarelaan dari penerbit, dengan membawa otoritas peraturan negara IGRS bisa mewajibkan semua game – baik lokal maupun asing – yang beredar di yuridiksinya untuk mendapat rating dari IGRS (dalam 2 tahun sejak peraturannya muncul, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menkominfo 11/2016 pasal 18 ayat 1, 2, dan 3). Masalahnya, bagaimana penegakan peraturannya? Apa yang akan dilakukan pemerintah jika sebuah game beredar di Indonesia tanpa rating IGRS? Apa sanksinya jika sebuah game didaftarkan di IGRS, ditolak karena memiliki konten tertentu, dan kemudian tetap beredar? Sejauh yang saya baca, belum ada pasal atau ayat di Peraturan Menkominfo yang berbicara soal sanksi jika kewajiban rating IGRS dilanggar.

Yang saya kuatirkan adalah pemerintah akan dengan sembrono melakukan ban total atau pemblokiran digital terhadap penjualan atau distribusi game-game yang melanggar aturan IGRS. Dua aspek yang saya kuatirkan di sini: Pertama, perbedaan norma membuat game-game yang di-rating Mature (M) oleh ESRB bisa ditolak klasifikasinya di IGRS karena klasifikasi tertinggi (18+) bahkan tidak memperbolehkan konten seksual non-pornografi (Peraturan Menkominfo 11/2016 pasal 8 ayat 1 butir e, f, g, dan h). Dengan aturan ini, misalnya, maka game-game RPG populer seperti Mass Effect, Fallout, atau The Witcher bisa dilarang peredarannya; Padahal, konten mereka sebenarnya tergolong jauh lebih jinak jika dibandingkan dengan, katakanlah, Grand Theft Auto. Belum lagi dengan game-game buatan Jepang yang memiliki unsur ecchi atau fanservice.

Kedua, Kemkominfo kita seringkali reaktif dalam menanggapi kontroversi yang berkembang di masyarakat. Aksi pertamanya: Blokir! Baru setelah protes bermunculan, pemblokiran itu dicabut lagi (atau tidak sama sekali, misalnya, dalam kasus Vimeo). Yang menjengkelkan, yang diblokir bukan satu-satu konten yang bermasalah, tapi satu platform-nya ikut kena getahnya; Contohnya Tumblr yang sempat diblokir karena sejumlah blog di dalamnya memiliki muatan pornografi dan LGBT. Sekarang bayangkan jika Steam, salah satu toko game digital terpopuler di dunia (yang pengguna aktifnya di Indonesia bisa mencapai 2,9 juta pengguna), seluruhnya diblokir di Indonesia karena sebagian kecil game yang ia jual jelas akan ditolak klasifikasinya oleh IGRS karena bermuatan seksual.

Sedikit penawar kekuatiran saya akan potensi blokir dan sensor yang semena-mena ini adalah  sebuah wawancara dengan orang Kemkominfo dan AGI pada bulan Juni 2016 lalu. Baiknya saya kutip saja parafrase wawancaranya:

Luat menekankan bahwa pada akhirnya, tujuan utama yang ingin dicapai oleh pemerintah adalah edukasi. Salah satu usaha mencapai tujuan tersebut adalah dipilihnya penerapan sistem reward ketimbang punishment dalam IGRS. Para developer yang produknya sudah dilengkapi rating akan dibantu dalam hal promosi, terutama di pasar lokal.

Dengan bantuan promosi serta endorsement tersebut, masyarakat jadi lebih tahu game seperti apa yang direkomendasikan untuk kalangan umur tertentu. Game yang punya konten tidak sesuai dengan ketentuan Indonesia (misalnya UU pornografi) memang tidak akan serta-merta diblokir. Namun masyarakat bisa menilai sendiri bahwa game tanpa rating IGRS artinya patut dihindari karena sebab tertentu.

Saya bilang ‘sedikit’, karena toh faktanya sebulan kemudian peraturan yang diteken sangat formal dan legal dengan bau-bau ‘kudu-musti-wajib or else…‘ tanpa nada edukasi atau penekanan pada reward. Tapi setidaknya saya tahu ada sebagian orang-orang di dalam sistem yang sudah memiliki kerangka berpikir yang benar. Semoga mereka – dengan dukungan kita sebagai gamer – bisa mengawal pelaksanaan peraturan IGRS agar tujuan utama yang dicita-citakannya tercapai.

Ilustrasi: IGRS.id

Iklan